Beranda POLHUKAM Albert Riwu Kore Bantah Pernyataan BPR Christa Jaya Soal Penggelapan Sertifikat

Albert Riwu Kore Bantah Pernyataan BPR Christa Jaya Soal Penggelapan Sertifikat

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Albert Wilson Riwu Kore , membantah tegas pernyataan BPR Christa Jaya Perdana, yang mengatakan dirinya diduga menggelapkan sejumlah sertifikat tanah milik debitur BPR. Dan karena kasus perdata tersebut dilaporkan BPR ke Polda NTT sebagai  Kasus Pidana  dugaan penggelapan sertifikat  maka Albert menyurati Kapolri dengan harapan kasus tersebut dapat diproses secara perdata.

Hal itu diungkapkan  Albert Wilson Riwu Kore,  saat jumpa pers dengan sejumlah wartawan lokal maupun nasional, di Suba Suka, Pasir Panjang Kota Kupang, pada,30/09/2021.

“ Saya tidak pernah menggelapkan Sertifikat Tanah seperti yang dibicarakan pihak BPR Christa Jaya. Pernyataan BPR lewat media tersebut jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Laporan BPR di Polda NTT dengan dugaan penggelapan sertifikat adalah hal yang sangat keliru sebab tidak ada persolan pindana antara saya dengan BPR Christa Jaya,” ucap Albert.

Albert menjelaskan, BPR Christa Jaya Perdana memberikan pinjaman kepada Rachmat, SE, sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)   dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 368/Oebufu. Sertifikat itu diserahkan kepada Stafnya untuk diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan akan dilanjutkan dengan proses pemecahan sesuai Surat Order BPR Christa Jaya Perdana dan Stafnya memberikan tanda terima.

Lalu beberapa waktu kemudian disepakati SHM 368/ Oebufu tidak perlu   di APHT dan langsung dilakukan proses pemecahan. Karena aturan BPN maka proses pemecahan harus dilakukan sendiri oleh pemilik tanah. Maka dengan persetujuan BPR, Rachmat, SE mengambil SHM 368/Oebufu dari kantor Albert  dan melakukan urusan pemecahan dan menghasilkan 18 bidang SHM.

Dari 18 SHM, BPR Christa Jaya mengambil 5 SHM dan dijual seharga 3,5 Milyar untuk bayar cicilan Rachmat. Dan 4 SHM dijaminkan ke BPR Christa Jaya untuk pembayaran cicilan RACHMAT, Kemudian sisa 9 SHM dititipkan kepada Staf Albert.

“ Bukan pihak saya yang melakukan pemecahannya. Urusan pemecahan ini juga saya tidak terlibat karena tidak berada di tempat. Jadi menurut saya karena SHM.368/ Oebufu telah dikeluarkan dari Kantor saya maka harusnya Surat Tanda Terima SHM.368/ Oebufu itu dinyatakan tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Albert mengatakan, bukti proses pemecahan tersebut telah disetujui pula oleh BPR Christa Jaya Perdana adalah : 1. Surat Order awal dari BPR Christa Jaya Perdana yang isinya mohon pemecahan. 2. Dana pemecahan diserahkan oleh BPR Christa Jaya Perdana  sendiri kepada Stafnya untuk disalurkan ke orang yang mengurus pemecahan. 3.Posita gugatan BPR Christa Jaya Perdana yang mengakui bahwa pemecahan dengan persetujuan BPR Christa Jaya Perdana.

Albert mengatakan, beberapa waktu kemudian, Rachmat datang untuk mengambil kembali 9 SHM dan memberitahukan kepada stafnya bahwa ia telah melunasi seluruh hutang pada BPR Christa Jaya sebesar Rp.3,5 Milyar, dengan menunjukkan bukti 1 eksemplar SLIK (Sistim Informasi Keuangan)  terbitan OJK yang menggambarkan total hutang Rachmat  pada BPR Christa jaya Perdana, sebesar Rp.3,5 Milyar, 2 (dua) lembar bukti transfer sebesar Rp.3,5 Milyar yang ditransfer 2 kali pada tanggal 21 Oktober 2016, masing- masing transfer sebesar Rp.1.781.888.446,- (satu milyar tujuh ratus  delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

“Karena menunjukan bukti-bukti pelunasan utangnya pada BPR maka Staf saya memberikan 9 Serifikat Hak Milik tersebut kepada Racmat yang adalah pemiliknya sendiri,”ungkap Albert dengan wajah serius.

Albert mengaka bahwa, dirinya pernah mempertemukan Rachmat dengan pihak BPR untuk membicarakan 9 SHM yang telah diambil Rachmat, namun pihak BPR mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak perlu lagi campur urusan tersebut dan BPR mengatakan bahwa urusan tersebut adalah urusan antara BPR dan Rachmat. Mendengar ucapan itu, Albert pun tidak lagi mencampuri urusan terkait 9 SHM itu.

“Mulai saat itu saya anggap urusan mereka sudah beres, namun yang membuat saya heran bahwa kurang lebih setahun kemudian pihak BPR mengatakan kalau saya telah menggelapkan 9 sertifikat tersebut dan harus membayar ganti rugi. Kemudian pihak BPR melaporkan saya ke Polda NTT dengan dugaan penggelapan 9 SHM tersebut. Hal Ini tidak benar  karena pihak BPR menggiring masalah perdata menjadi kasus pidana,” ungkap Albert bernada sangat kesal.

Kepada Wartawan, Albert mengatakan bahwa dirinya telah berstatus terlapor oleh Pihak BPR Christa Jaya Perdana dengan dugaan penggelapan sejumlah sertifikat tanah dengan Nomor : LP/B/52/II/2019/SPKT tanggal 14 Februari 2019 dengan pihak Pelapor adalah BPR Christa Jaya Perdana.

“Komplain BPR selaku Pelapor terhadap 9 SHM  tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang kuat karena BPR dan Terlapor tidak ada perjanjian yang mengharuskan penyerahan 9 SHM harus  mendapat persetujuan BPR Christa Jaya Perdana, lagi pula pihak pemilik tanah/Rachmat  sendirilah yang menyerahkan langsung 9 SHM kepada terlapor setelah pemecahan tersebut,”Tegas Albert.

Menurut Albert, kalaupun pihaknya dianggap “lalai” karena telah serahkan  9 SHM kepada Rachmat, selaku pemilik tanpa persetujuan BPR Christa Jaya Perdana, maka kalau merujuk pada Penjelasan R. Susilo, tentang tindak pidana penggelapan, maka Kelalaian dalam tindak pidana penggelapan tidak dapat dipidana dalam Pasal 372 KUHP. Albert meminta kepada  penegak hukum, kiranya mempertimbangankan fakta-fakta hukum terkait masalah yang kental dengan Perdata itu, dan berharap agar  penyidik  menghentikan proses penyidikannya.(PF/FNI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

GUB VBL : STUNTING NTT TURUN 3,2 PERSEN “KITA PERLU KERJA KERAS LAGI”

FOCUS NEWS INDONESIA,com, KUPANG - Memang betul terjadi penurunan Stunting tapi jika penurunannya biasa-biasa saja artinya kerja kita kurang maksimal karena yang kita bicarakan...

DIREKTORAT PMMB DAN TAMAN BUDAYA NTT GELAR WORKSHOP PENULISAN NASKAH FILM

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru (Dit.PMMB) Kementerian Pendidikan kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah...

Assessment Center dan Launching Penilaian Kompetensi Berbasis CAT Wujud Prestasi BKD NTT

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan apresiasi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT dan seluruh jajaran yang...

PLBN Cerminan Komitmen Pemerintah Bangun Indonesia dari Kawasan Perbatasan

MERAUKE. FOCUS NEWS INDONESIA.COM - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan...

Albert Riwu Kore Bantah Pernyataan BPR Christa Jaya Soal Penggelapan Sertifikat

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Albert Wilson Riwu Kore , membantah tegas pernyataan BPR Christa Jaya Perdana, yang mengatakan dirinya diduga menggelapkan sejumlah sertifikat...