BAWASLU SOSIALISASI SIPS di DPC PARTAI DEMOKRAT KOTA KUPANG

0
135
Foto berita
Foto bersama : Ketua Bawaslu Kota Kupang dan Pimpinan dan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Kupang, 6/8/2022.(dok.Bakomstra DPC PD Kota Kupang)

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KOTA KUPANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistim Informasi Pelayanan Sengketa (SIPS) di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Kupang, pada Sabtu, (6/7/2022), bertempat di Jalan Amabi no.28, RT. 008/RW.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuan sosialisasi SIPS ini untuk meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses pemilu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi SIPS tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Kupang, Maudy Jeanneta Dengah, ST. MPd, Sekretaris DPC, Yeky Tobias Feo, Ketua BAKOMSTRA DPC, Matius Ully, SE dan Pengurus DPC lainnya.

Sedangkan sebagai pembawa materi Sosialisasi SIPS adalah Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julianus Nomleni, SH, yang didampingi Kordiv HP3S Bawaslu Kota Kupang, Susiani Kanaha, SH., MH. Kegiatan Sosialisasi tersebut dilaksanakan sejak Pkl. 11.00 WITA sampai selesai.

Saat membawakan materi,  Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julianus Nomleni, SH, mengatakan, karena Bawaslu memiliki keterbatasan waktu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu maka SIPS yang berbasis teknologi informasi ini dapat memberikan akses yang luas kepada pemohon yang mengajukan sengketa pemilu.

“SIPS juga bertujuan meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Melalui sistem informasi ini, pemohon dapat melakukan penelusuran (tracking) atas penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimohonkannya. SIPS memfasilitasi informasi sejauh mana proses sengketa dan siapa penanggung jawab sengketa proses pemilu,”jelasnya.

Di akhir kegiatan itu, Julianus mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Partai Politik peserta pemilu terkait SIPS tersebut sehingga proses pemilu pada 2024 nanti, akan berjalan dengan baik sesuai harapan bersama.

“Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu 18/2017 mengatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa, Bawaslu harus membangun sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dinamai SIPS,” tuturnya.

Diakhir kegiatan sosialisasi itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang, Maudy Jeanneta Dengah, ST.MPd, mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Bawaslu Kota Kupang.

“Kami sangat mendukung upaya Bawaslu guna peningkatan transparansi penyelesaian sengketa melalui SIPS  melalui sistim berbasis  teknologi informasi ini,”ucap Maudy. (FNI/MYessi)

Editor : Maria Yessi/FNI

Sumber : Siaran Pers BAKOMSTRA DPC Partai Demokrat Kota Kupang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here