Beranda POLHUKAM DI NGADA TIGA WARGA DIPANGGIL POLISI SETELAH PROTES TAMBANG

DI NGADA TIGA WARGA DIPANGGIL POLISI SETELAH PROTES TAMBANG

FOCUS NEWS INDONESIA

BAJAWA, focusnewsindonesia.com – Mas Tonda, Ryan Seno dan Rikus Koa, rupanya mulai terusik, setelah ketiganya bersama warga Lengkosambi melancarkan aksi protes atas kerusakan  lingkungan akibat tambang galian C, bulan Juli lalu. Hanya berselang sebulan,  ketiganya malah dipanggil polisi terkait aksi protes yang bertujuan menyelamatkan ekologi yang rusak parah. Dan tentu saja demi menyelamatkan keutuhan ciptaan.

Dipanggil polisi, Rabu (12/08/2020) lalu, atas laporan pihak perusahaan pengelola tambang – PT. Pesona Karya Bersama – juga  dinilai oleh ketiganya,  janggal. Sebab, aksi protes  mereka belum lama berselang disampaikan melalui wakil mereka di lembaga DPRD Ngada, yang kemudian ditindak lanjuti dengan kunjungan anggota komisi I DPRD Ngada ke lokasi.

Bahkan, kata Mas Tonda,  Bupati Ngada Paulus Soliwoa, pekan lalu, sudah meninjau langsung ke lokasi tambang galian C yang rusak berat itu, dan minta pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas untuk sementara sampai ada penyelesaian. Tambang di Ngada kata Paulus harus memperhatikan dampak sosial.  Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tambah Mas Tonda, sudah pula tinjau lokasi,  dan  mengendus berbagai pelanggaran pihak pengelola dalam mengeruk pasir di sungai Alo Korok, sepanjang lima kilometer itu. Dan pihak DLH minta tidak dilanjutkan.

Ketika dipanggil polisi, ketiga warga ini justru bertanya-tanya ada apa ini?  “Kami menyampaikan  aspirasi melalui anggota DPRD dan sekarang sedang dalam proses,  malah kami dilaporkan ke polisi. Ada apa sebenarnya, karena hak bersuara kami yang dijamin dengan undang-undang seolah dipasung,”  tandas Mas Tonda.

Mas Tonda, Ryan Seno dan Rikus Koa, dipanggil polisi agar hadir di Polres Ngada untuk melakukan klarifikasi permintaan keterangan pada Rabu, 12 Agustus 2020 pkl. 09.00 wita, melalui  surat panggilan tertanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Ngada Anggoro. C. Wibowo, S.I.K.

Ketiganya memenuhi panggilan polisi dan tiba di Polres Ngada sekitar pkl. 09.00 wita. Setelah jedah, tiga warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Lengkosambi Raya (FPLR) itu, berturut-turut  dimintai keterangan di Ruang Unit Ldik II (Tipiter) Satuan Resrim Polres Ngada, dihadapan  pemeriksa: Ipda Gerry Agnar Timur, S.Tr.K, mulai pkl. 10.00 wita hingga pkl. 16.00 wita, setelah sempat jedah makan siang sejam.

Menjawab awak media usai memberi keterangan kepada polisi, Mas Tonda mengatakan dirinya dicecar kurang lebih lima pertanyaan dengan sangkaan telah menghalang-halangi aktivitas kegiatan tambang galian C di Kali Alo Korok oleh PT. Pesona Karya Bersama. Ryan Seno dan Rikus Koa dalam waktu berbeda juga ditanya tentang sangkaan telah menghalangi pekerjaan tambang galian C, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian.

Ketiganya juga ditanya tentang sejauh mana mengetahui tentang ijin tambang yang dikantongi  PT. Pesona Karya Bersama, status kepemilikan kali Alo Korok – lokasi pengerukan pasir – tujuan melakukan aksi protes dan apakah ketiganya mengetahui kerugian yang diderita pihak perusahaan tambang?

Terkait dengan tuduhan kepada pihaknya yang  menghalang-halangi aktivitas tambang dengan melakukan penutupan jalan ke lokasi tambang galian C yang sedang dikelola PT. Pesona Karya Bersama, Mas Tonda mengatakan, pihaknya tidak pernah menutup jalan ke lokasi tambang.

“Kami tidak menutup atau memagari jalan menuju lokasi tambang, sebagai upaya menghalang-halangi. Kami hanya memagar lahan kebun kami. Dan selama ini justru pihak PT. Pesona Karya Bersama tidak pernah minta ijin melewati kebun kami. Jadi menghalangi dimaksud itu yang mana?” Tonda balik bertanya.

Terkait seberapa jauh pihaknya mengetahui aktivitas tambang memiliki ijin atau tidak, Mas Tonda mengungkapkan, baru tau justru setelah melakukan aksi protes – ternyata memang ijin bermasalah. Setelah itu memang pihak DLH turun meninjau lokasi bahwa aktivitas tambang harus dihentikan karena tidak sesuai prosedur.

“Kami juga ditanya status kepemilikan kali (sungai), tempat pengerukan. Setahu kami, itu milik publik. Tetapi yang jelas kawasan kiri  dan kanan kali terdapat lahan pertanian milik warga dan telah terjadi abarasi berat akibat pengerukan membabi-buta,” tegasnya.

Menurut Mas Tonda dan Ryan Seno, tujuan warga melakukan protes  sebagimana ditanyakan, sebenarnya sebagai wujud keresahan masyarakat karena telah  terjadi dampak kerusakan luar biasa pada lingkungan sekitar, seperti:  terjadinya abrasi yang menyebabkan penyempitan lahan pertanian akibat muncul aliran sungai baru, abrasi lokasi dekat kuburan dan pengikisan di jembatan Alo Korok. Dan soal kerugian yang diderita PT. Pesona Karya Bersama sebagaimana ditanya polisi, Mas Tonda mengatakan, “Kalau itu kami tidak tau. Tanyakan saja kepada pihak perusahaan.”

Baik Mas Tonda, Ryan Seno maupun Rikus Koa mengaku sangat kecewa dengan panggilan polisi dengan alasan sebagai upaya klarifikasi dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Lengkosambi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada.

“Kalau ini suatu klarifikasi, kenapa tidak sekalian menghadirkan pihak perusahaan sehingga ada titik temu. Karena aksi ini semata-mata demi kepentingan masyarakat  Lengkosambi yang merasa dirugikan dengan kegiatan tambang pasir di Alo Korok. Jadi jangan sampai perjuangan kami menyelamatkan ekologi bagi kehidupan, malah diberi label sebagai tindakan provokasi,” Tandas Mas Tonda.

Mas Tonda juga merasa aneh, pihak perusahaan sudah meraup untung dari kegiatan tambang yang melebihi ketentuan tetapi dikatakan rugi. Sementara dampak yang begitu besar diderita masyarakat dianggap tidak rugi?

Sementara anggota Komisi I DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong dan  Thor Caster Seno yang sebelumnya sudah melakukan peninjauan lokasi, ketika dimintai tanggapan mengatakan pihaknya sedang berproses di lembaga dewan dan akan memanggil dinas terkait, menindaklanjuti aspirasi dari warga Lengkosambi. Karena itu keduanya minta semua pihak bersabar dan menghargai proses ini.

MENINJAU LOKASI

Untuk diketahui, menyikapi pengaduan masyarakat Lengkosambi, Kamis (16/07/2020) lalu, Anggota Komisi I DPRD Ngada Yohanes Donbosko Ponong bersama Thor Caster Seno sudah meninjau lokasi tambang galian C di kali Alo Korok.

Usai meninjau lokasi, saat itu, kedua anggota wakil rakyat Dapil Riung ini langsung menemui warga yang sudah menunggu di balai desa Lengkosambi. Di tempat itu Camat Alfian dan unsur Muspika Kecamatan Riung sedang rapat, dengan salah satu agenda soal tambang galian C yang sedang jadi sorotan FPLR dan masyarakat sekitar.

Pada saat itu, Camat Alfian menunjukkan bundel dokumen perijinan yang diberikan kepada PT.  Pesona karya Bersama, untuk mengolah tambang galian C di Alo Korok, sebagai kegiatan yang legal.

Dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL)  dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) itu, dengan nomor: 660.1/DLH/08/01/2018 tentang kelayakan lingkungan hidup,  menyebutkan, untuk kegiatan operasional tambang dan pengolahan material sirtu,  PT.  Pesona Karya Bersama hanya diberi ijin untuk besar usaha maksimal yang diperbolehkan  seluas 1 Ha dan skala usaha 50 M kubik/hari. Namun kondisi di lapangan berbanding terbalik.

Pada saat pertemuan  warga dengan unsur Muspika yang dihadiri anggota DPRD Ngada, Mas Tonda dari FPLR secara terbuka mengatakan kegiatan tambang galian C sudah sangat meresahkan masyarakat.  Hal itu Karena banyak lahan petani yang adalah jalur hijau terkikis sehingga lahan semakin sempit,  akibat abrasi hebat dinding kali (sungai). Karena itu pihak FPLR minta kegiatan tambang dihentikan karena telah merusak lingkungan.  “Apa kalau terjadi bencana banjir gubernur dan bupati yang rasa, ” tegasnya yang mengkhawatirkan terjadinya banjir bandang sebagaimana terjadia tahun 1973.

Sementara unsur FPLR lain,  Us Nebho menanggapi Camat Alfian soal dokumen perijinan yang dinilai lengkap,  justru mempertanyakan,  kalau ada ijinan lengkap kenapa sebelumnya tidak pernah sosialisasi.  “Ini semua warga tidak tau,” tepis Nebho.

“Meski ada ijin, kalau ternyata kegiatan ini sudah menyebabkan mataletaka lingkungan dan kerugian bagi masyarakat kami, maka kami dari FPLR menolak untuk dilanjutkan kegiatan tambang galian C di wilayah ini,” tegas Us Nebho.

Pada rapat bersama unsur masyarakat,  pemuda dan Muspika Kecamatan Riung,  bulan Juli lalu, anggota Komisi I DPRD Ngada Thor Caster Seno mengatakan, kondisi di lapangan terindikasi ada yang salah.  Mestinya kegiatan tambang seperti halnya galian C  mensejahterakan masyarakat.  Karena itu rambu-rambu pelaksanaan yang harus dilakukan diatur dalam regulasi dan perijinan.

Tetapi kemudian  kenapa masyarakat lantas reaksi dan mengadu?  “Kalau sudah begini kita harus pisahkan antara perijinan yang ada dengan fakta di lapangan.  Dan soal ekses ini yang harus kita selesaikan. Perlu komunikasikan kepada para pihak terhadap apa yang telah terjadi di sana, ” kata Thor yang berjanji menindaklanjuti masalah ini di lembaga dewan dengan memanggil para pihak yang berkepentingan.

Sementara pimpinan Komisi I DPRD Ngada Yohanes Donbosko Ponong, pada saat itu juga menjelaskan, dari kunjungan lapangan menunjukkan bahwa kondisi sungai yang dikeruk memprihatinkan.  Sudah terjadi abrasi parah,  dan muncul kali (sungai)  baru dan akibat dari pengerukan sekitar jembatan Alo Korok,  menyebabkan jembatan yang menghubungkan Bekek dan Lengkosambi itu terancam jebol.

“Beberapa hari sebelumnya kami terima para pemuda Lengkosambi Raya yang datang mengadu.  Dan kita anggap ini sangat serius karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak,  maka melalui komisi I lembaga dewan hadir dan meninjau langsung lokasi, ” jelas Donbosko.

Pihaknya ingin tau seperti apa kondisi di lapangan,  supaya lebih obyekyif. Pada saat itu Donbosko berjanji agar sekembali dari Lengkosambi akan menindaklanjuti masalah tambang galian C di Alo Korok secepatnya. Pihaknya juga ke Kupang untuk melakukan komunikasi terkai dengan perijinannya di tingkat propinsi.  Selanjutnya akan memanggil DLH dan Badan Penanaman Modal Kabupaten Ngada untuk dengar penjelasannya di dewan.  “Agar kegiatan tambang ini tidak merugikan masyarakat,  kami akan wadahi masalah ini untuk mencari solusi secepatnya,” janji Donbosko ketika kunjungan saat itu.(FNI/be-02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

GUB VBL : STUNTING NTT TURUN 3,2 PERSEN “KITA PERLU KERJA KERAS LAGI”

FOCUS NEWS INDONESIA,com, KUPANG - Memang betul terjadi penurunan Stunting tapi jika penurunannya biasa-biasa saja artinya kerja kita kurang maksimal karena yang kita bicarakan...

DIREKTORAT PMMB DAN TAMAN BUDAYA NTT GELAR WORKSHOP PENULISAN NASKAH FILM

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru (Dit.PMMB) Kementerian Pendidikan kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah...

Assessment Center dan Launching Penilaian Kompetensi Berbasis CAT Wujud Prestasi BKD NTT

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan apresiasi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT dan seluruh jajaran yang...

PLBN Cerminan Komitmen Pemerintah Bangun Indonesia dari Kawasan Perbatasan

MERAUKE. FOCUS NEWS INDONESIA.COM - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan...

Albert Riwu Kore Bantah Pernyataan BPR Christa Jaya Soal Penggelapan Sertifikat

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Albert Wilson Riwu Kore , membantah tegas pernyataan BPR Christa Jaya Perdana, yang mengatakan dirinya diduga menggelapkan sejumlah sertifikat...