Beranda POLHUKAM Kritik Telegram Kapolri, Imparsial: Polisi Jangan Eksesif dan Mengada-ada

Kritik Telegram Kapolri, Imparsial: Polisi Jangan Eksesif dan Mengada-ada

JAKARTA, FOCUS NEWS INDONESIA.com – Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai Surat Telegram Kapolri Jenderal Idham Azis Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 sarat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Poin krusial yang dikritiknya yaitu mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara.

“Surat tersebut sangat berpotensi membungkam kritik masyarakat yang kecewa dan tidak puas dengan cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 yang amburadul. Padahal, pasal penghinaan presiden sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006,” ujar Hussein saat dihubungi SINDOnews, Selasa (7/4/2020).

Dia menduga arahan dari Kapolri tersebut justru seakan melarang kebebasan berpendapat. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, kemerdekaan berpendapat merupakan bagaian dari hak asasi manusia yang pembatasannya hanya melalui UU.

“Jadi, TR (telegram rahasia) ini tidak boleh mengada-ngadakan aturan hukum yang membatasi HAM,” tegas dia.

Lebih lanjut Hussein menilai sebaiknya Korps Bhayangkara itu lebih memfokuskan pada masalah pokok yakni membantu pemerintah sipil dalam menangani pandemi COVID-19. Misalnya, menggalakkan Bhabinkamtibmas untuk menyosialisasikan bahaya COVID-19 ketimbang memenjarakan orang yang kritis pada kebijakan pemerintah.

Polisi juga harus mengedepankan fungsi perlindungan dan pengayoman. Bukan melakukan pendekatan penegakan hukum yang justru cenderung eksesif.

“Sederhananya, jangan malah sibuk sendiri menangkap masyarakat yang kini hidupnya juga sudah susah karena pandemi COVID-19. Kritik terhadap pemerintah seharusnya dipahami sebagai partisipasi masyarakat atas jalannya pemerintahan untuk mengkoreksi kebijakan-kebijak yang sangat mungkin salah,” keluh Hussein.

Kendati demikian, dia menilai polisi bisa saja melakukan penangkapan. Apalagi dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Termasuk adanya Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang isinya mengatur bahwa ‘Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)’.

“Tapi, polisi harus bertindak proporsional dan tetap hati-hati, jangan sampai eksesif. Karena kita juga sedang mengalami over populasi di rutan dan lapas,” singgung dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Markas Besar Kepolisian RI mengeluarkan Surat Telegram Polri No: ST/1100/IV/HUK.71./2020 yang ditujukan kepada Kabareskrim dan setiap Kapolda sebagai bentuk pedoman menangani tindak pidana pada ranah siber selama masa pandemi COVID-19.

Beberapa tindakan kejahatan yang menjadi fokus pada surat telegram tersebut adalah terkait penyebaran berita bohong atau hoaks dan penghinaan kepada Presiden atau pejabat pemerintah mengenai situasi COVID-19.

Selain itu, Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan patroli siber dan melakukan penegakan hukum secara tegas apabila ditemukan aktivitas penyebaran berita bohong dan penghinaan tersebut. ( FNI).

Sumber : www.sindonews.com

Penulis  : Faorick Pakpahan (Selasa, 7 April 2020 – 18:49 WIB)

Editor    : Kri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

DPP PWRI KUTUK AKSI KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DI NTT

FOCUS NEWS INDONESIA.com-KUPANG --Terkait kekerasan terhadap wartawan di NTT, PWRI mengutuk keras kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan fisik terhadap pekerja jurnalistik, yakni saudara kita...

USAI JUMPA PERS, WARTAWAN DIANIAYA PREMAN

KUPANG, FOCUS NEWS INDONESIA  – Wartawan Suaraflobamora.Com, FPL dianiaya sejumlah  preman tak dikenal di dekat pintu gerbang masuk/keluar Kantor Perusahaan Daerah (PD) PT. Flobamor,...

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT RAIH PREDIKAT ‘SANGAT BERHASIL’

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Kinerja Instansi Pemerintah Daerah merupakan gambaran mencapai tujuan dan sasaran pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi...

GBIS Harus Bisa Wujudkan Damai Sejahtera Bagi Dunia

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Demikian disampaikan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XX Gereja Bethel Injil Sepenuh...

Sarat Konflik, WALHI NTT Desak Pemerintah Segera Hentikan Pembangunan Waduk Lambo

NAGEKEO, Focus News Indonesia.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur menegaskan kepada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II),...