Rapat Koordinasi Penyelesaian Tenaga Honorer 18 Januari 2023 Hasilkan Opsi Terbaik

0
2
Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB. (Dok menpan.go.id)

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan para gubernur, wali kota, dan bupati, untuk merancang penyelesaian tenaga non ASN atau honorer yang terancam dihapus 28 November 2023.

Rapat penyelesaian tenaga non ASN tersebut diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Rapat koordinasi penyelesesaian tenaga non ASN yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PANRB itu juga dihadiri oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Azwar Anas mengatakan opsi penyelesaian non ASN sudah mengerucut. Ada beberapa alternatif yang akan dirumuskan.

“Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan,” jelas Azwar Anas, dikutip Sewaktu.com dari situs resmi Kementerian PANRB, Rabu 18 Januari 2023.

Menurut Anas, pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen.

Beberapa alternatif itu segera didetilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.

“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, pertemuan kali ini menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN.

Beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.

“Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis,” tegas Bima Arya, yang juga Wali Kota Bogor.

Pada prinsipnya, APPSI, APEKSI, dan APKASI mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan.

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerangkan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN,” ungkap Sutan yang juga bupati Dharmasraya.

Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak.

“Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas,” ujarnya. ***

Sumber : SEWAKTU.com/menpan.go.id