Beranda POLHUKAM TIGA PEJABAT PEMPROV NTT DIPOLISIKAN GEGARA GUSUR TANAH WARGA

TIGA PEJABAT PEMPROV NTT DIPOLISIKAN GEGARA GUSUR TANAH WARGA

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Tiga pejabat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu; Kabag Aset Pemprov NTT, (Dr. Soni Libing, M.Si), Kabiro Hukum Pemprov NTT (Alex Lumba, SH.,M.Hum), Kasat Pol PP Pemprov NTT (Kornelis Wadu) dipolisikan alias dilaporkan ke Polda NTT oleh Hendro Misnadin, salah satu warga korban penggusuran lahan di lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Kelurahan Manulai II, terkait dugaan tindak pidana pengerusakan (penggusuran, red) tanah milik warga.

Informasi tersebut diperoleh tim media ini (03/05/2021) berdasarkan bukti  Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan oleh pihak Polda NTT tertanggal 29 April 2021, atas nama Hendro Misnadin, SE selaku pemilik lahan.

Kepala Badan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr.  Zeth Sony Libing., M.,Si salah satu pihak terlapor yang berhasil dikonfirmasi tim media ini melalui pesan WhatsApp/WA pada Selasa (04/05) terkait laporan tersebut mengatakan bahwa Pemda NTT siap menghadapi laporan tersebut. “Pemerintah Daerah siap hadapi laporan tersebut,” tulisnya dalam pesan WA.

Menurut Sony Libing, pihaknya menjalankan tugas pemerintahan dalam menertibkan aset pemda (Pemprov NTT, red) demi kepentingan publik.

“Kami menjalankan tugas pemerintahan dalam menertibkan aset pemda dan demi kepentingan publik yaitu pembangunan rumah sakit bagi kebutuhan kesehtan 5,3 jt (juta) rakyat ntt (NTT) dan 1.500 tenaga kerja baru serta pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tulisnya lebih lanjut dalam WA.

Sebelumnya pada Kamis (29/04/2021), Kuasa Hukum Hendro Misnadin yakni Bilda Tonak, SH  yang diwawancari tim media ini disela aksi penggusuran lahan tersebut mengungkapkan, bahwa aksi penggusuran lahan tersebut oleh Pemprov NTT dinilai tidak prosedural dan tidak dilandasi peraturan hukum yang jelas.

“Kegiatan penggusuran lahan klien saya ini tidak prosedural, tidak dilandasi oleh peraturan yang jelas. Kenapa demikian, karena tanah yang kami pagari ini bersetifikat. Klien kami membeli  tanah itu dan sudah memiliki sertifikat sejak tahun 1999. Di lokasi ini juga sudah dilakukan penetapan  batas. Ada pilar aslinya di situ. Kemudian melakukan pemagaran,” tegas Bilda.

Menurut sang kuasa hukum Misnadin itu, tanah yang digusur itu milik kliennya (Hendro Misnadin). Tidak hanya itu, ada kapling lain di sekitar lokasi tersebut sudah dibangun rumah sakit rujukan tersebut. “Di rumah sakit itu (loksi pembangunan RSUP, red) ada tiga sertifikat atas nama pak Hendro juga, asli dari tahun 1999. Tanah yang dimiliki pak Hendro sesuai beberapa sertifikat yang  dimiliki luas seluruhnya 13.500 meter2. Hari ini ditertibkan sekitar 4.000m2,” ujar Bilda.

Bilda mengatakan, “kami telah mengajukan berkali- kali untuk duduk bersama. Tapi yang terjadi  kami hanya menerima surat persuasif.  Kami telah menjawabi  dalam uraian kami untuk bagaimana caranya duduk bersama menyelesaikan persoalan tanah ini. Namun tidak ada balasan sampai hari ini.”

Bilda Tonak menambahkan, bahwa pihak Hendro Misnadin berkali- kali bersurat dan menjawab surat peringatan dari Pemprov NTT terkait lahan tersebut. “Tiga kali kami sampaikan  surat itu untuk menjawabi surat peringatan mereka.  Kita menginginkan agar kita duduk bersama dulu untuk mengambil solusi yang terbaik  bagi kepentingan klien kami. Kalau untuk bangun rumah sakit seperti dikatakan pihak Pemprov tidak soal, namun bagaimana hak klien kami (Hendro Misnadin, red) juga diperhatikan,” tandasnya.

Harapan kami selaku kuasa hukum pak Hendro, lanjut Bilda,  sebagai pihak yang merasa dirugikan, jika melakukan penertipan,  Pemprov NTT  perlu melihat hak- hak orang. “Hak orang yang didapat ini bukan cuma-Cuma, tapi didapat dengan keringat, uang yang dibeli,” ujar Bildak.

Bilda Tonak meyakinkan, ia dan kliennya akan melakukan upaya hukum melawan Pemprov  NTT. “Peristiwa hari ini pasti akan kami lakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana, karena terlihat ada tindakan pengrusakan, memasuki pekarangan  orang  dan penyerobotan,”

Menurut kuasa hukum Hendro Misnadin itu, tanah yang digusur Pemprov itu telah bersertifikat sejak tahun 1999 atas nama Ambrosina Paon, dan dibeli oleh kliennya Hendro Misnadin tahun 2010 dan 2011. Pihaknya juga telah memiliki surat pernyataan dari Thomas Penun Limau dan Agustina Baun terkait tanah tersebut tahun 2012 serta telah diperiksa juga BPN pada saat balik nama. (FNI/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

GUB VBL : STUNTING NTT TURUN 3,2 PERSEN “KITA PERLU KERJA KERAS LAGI”

FOCUS NEWS INDONESIA,com, KUPANG - Memang betul terjadi penurunan Stunting tapi jika penurunannya biasa-biasa saja artinya kerja kita kurang maksimal karena yang kita bicarakan...

DIREKTORAT PMMB DAN TAMAN BUDAYA NTT GELAR WORKSHOP PENULISAN NASKAH FILM

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru (Dit.PMMB) Kementerian Pendidikan kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah...

Assessment Center dan Launching Penilaian Kompetensi Berbasis CAT Wujud Prestasi BKD NTT

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG - Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan apresiasi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT dan seluruh jajaran yang...

PLBN Cerminan Komitmen Pemerintah Bangun Indonesia dari Kawasan Perbatasan

MERAUKE. FOCUS NEWS INDONESIA.COM - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Dengan wajah dan pelayanan...

Albert Riwu Kore Bantah Pernyataan BPR Christa Jaya Soal Penggelapan Sertifikat

FOCUS NEWS INDONESIA.COM, KUPANG – Albert Wilson Riwu Kore , membantah tegas pernyataan BPR Christa Jaya Perdana, yang mengatakan dirinya diduga menggelapkan sejumlah sertifikat...